Beranda Tampilkan

no 0

             Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta memiliki populasi sekitar 10.171.000 orang (statistik pemerintah Indonesia pada tahun 2015) dan berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan politik. Sementara itu, dengan pengambilan berlebihan air tanah sebagai salah satu akibatnya, telah terjadi penurunan muka tanah lebih dari 2 m di bagian utara ibukota Jakarta sejak tahun 2000. Hal ini dianggap dikarenakan pengambilan air tanah berlebihan di pabrik atau gedung, disertai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini dan konsentrasi penduduka di ibukota. Terutama, kecenderungan penduduk yang sangat besar di dataran rendah bagian utara di mana terkonsentrasi kegiatan ekonomi, dan di beberapa daerah menjadi jelas saat ada kerusakan seperti banjir air laut saat air pasang.

          Berdasarkan data dari tahun 1925 sampai 2015, laju penurunan adalah 3 hingga 4 m, dan terjadi penurunan tanah 5 cm atau lebih per tahun. Hal in merupakan tingkat penurunan yang jarang terlihat di dunia. Penurunan muka tanah terjadi dalam jangkauan yang luas termasuk pusat kota Jakarta, yang berakibat pada meningkatnya risiko banjir seperti banjir dan gelombang badai, meningkatnya kerusakan karena banjir, mengakibatkan terhambatnya kehidupan masyarakat seperti terhambatnya arus barang. Dampaknya terhadap ekonomi sangat besar. Namun, banyak pejabat administrasi tidak cukup memahami fakta ini, dan struktur organisasi tidak berkembang dengan baik dan penanggulangan terhadap penurunan tanah hampir belum dilakukan. Tidak ada harapan dalam pemberian sumber air alternatif untuk industri dan gedung, yang merupakan prasyarat untuk menerapkan pembatasan pengambilan air tanah.

          Penanggulangan terhadap penurunan muka tanah tidak hanya membutuhkan kegiatan pemantauan, tetapi juga banyak tindakan seperti pembatasan pengambilan air tanah, mengembangkan sumber air alternative dan mempromosikan langkah-langkah adaptasi. Untuk membangun suatu sistem di mana organisasi pemerintah terkait secara kooperatif mempromosikan tindakan pencegahan ini dalam satu rencana aksi, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk menghentikan penurunan tanah dan untuk melakukan estimasi biaya secara kasar dari mitigasi tersebut,
2. Untuk menyelidiki risiko penurunan tanah dan untuk memperkirakan biaya dalam tindakan adaptasi,
3. Untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan pencegahan terhadap penurunan tanah di antara para pemangku kepentingan , dan
4. Untuk mempromosikan kegiatan pelaksanaan penganggulangan.
 
           Dalam situasi ini, Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "GOI") meminta Kerjasama Teknis Jepang, bernama "Proyek untuk Mempromosikan Penanggulangan Terhadap Penurunan Tanah di Jakarta" (selanjutnya disebut "Proyek") kepada Pemerintah Jepang, yang bertujuan untuk mempromosikan penanggulangan terhadap penurunan muka tanah di Jakarta melalui pengelolaan air tanah dan air permukaan yang terpadu.       
      
file